Jaga Stabilitas Harga Komoditas Bapanas Diapresiasi
HARIAN PELITA — Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mendapat apresiasi dari Pakar Pangan dari Universitas Brawijaya (Unibraw) Sujarwo menjaga stabilitas harga komoditas strategis nasional seperti beras dan berbagai komoditas lainnya.
Optimalisasi kebijakan stabilitas pangan diharapkan oleh Sujarwo mampu membawa dampak positif terutama pada daya beli masyarakat dan juga peningkatan produktivitas dengan memperhatikan keterjangkauan harga di masyarakat.
“Garis kemiskinan yang dominan kan dipengaruhi oleh harga beras, karena itu menjaga harga beras dalam kondisi stabil dan terjangkau sangat penting sehingga tidak menambah angka kemiskinan di masyarakat,” jelas Sujarwo, Senin, (25/11/2024).
Sujarwo menjelaskan, harga beras yang terjangkau di masyarakat menuntut peningkatan efisiensi produksi padi sehingga tetap memberikan keuntungan yang layak bagi petani di perdesaan.
“Dalam kondisi ini, stabilitas angkat penting sambil juga mencari sumber-sumber pangan baru yang dapat dikembangkan untuk tidak hanya pangan sebagaimana umumnya, tetapi juga mengarah pada diversifikasi pangan yang mengurangi ketergantungan pada beras dan juga ke arah pengembangan functional food untuk kesehatan,” ujarnya.
Meski sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memastikan harga dan pasokan pangan menjelang Natal dan tahun baru 2025 mendatang relatif stabil. Menurut dia, hanya ada dua komoditas yang mengalami kenaikan yaitu bawang putih dan bawang merah.
“Itupun hanya 3 persen. Namun yang pasti kita sampaikan pangan relatif stabil pasokan dan harga stabil,” kata Arief, Jumat kemarin.
Arief menambahkan, pemerintah juga tengah mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia yang berkolaborasi dengan BUMN Pangan dan pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
“Menjelang Nataru ini, kita terus gencarkan GPM di berbagai daerah, khusus untuk bulan Desember ini Badan Pangan Nasional bersama Pemerintah daerah dan BUMN pangan serta stakeholder lainnya menargetkan GPM sebanyak 134 kali di 25 Kab/Kota 6 Provinsi,” tandasnya.
Pelaksanaan GPM dilakukan secara masif di titik-titik strategis, terutama di wilayah yang menunjukkan potensi kenaikan harga karena permintaan meningkat yaitu di daerah yang mayoritas penduduknya menyelenggarakan Natal dan Tahun Baru antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, sejak Januari hingga November 2024 GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.750 kali di 514 Kab/Kota dan 38 Provinsi. Untuk melihat pergerakan harga secara harian, Badan Pangan Nasional memiliki pemantauan harga melalui panelharga.badanpangan.go.id yang menghimpun data secara real-time perkembangan harga dari seluruh daerah, sebagai basis dalam melihat daerah-daerah yang perlu dilakukan intervensi stabilisasi secara lebih kuat lagi.
“Berdasarkan pemantauan harga yang kita lakukan, secara umum pergerakan harga pangan stabil, namun beberapa daerah ada yang mengalami kenaikan harga di atas harga acuan, sehingga intervensi stabilisasi pangan terus digencarkan, khususnya terkait dengan meningkatnya permintaan di beberapa daerah karena menjelang Natal dan tahun baru,” kata dia.
Arief mengungkapkan, GPM merupakan salah satu instrumen yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari langkah strategis menjaga inflasi, khususnya inflasi pangan yang berkontribusi signifikan terhadap inflasi umum.
Terkait dengan beras sebagai komoditas pangan pokok strategis yang mayoritas dikonsumsi masyarakat, Arief memastikan bahwa stok beras yang dimiliki pemerintah yang berada di Bulog dalam kondisi yang cukup dan aman untuk menyambut Nataru.
Dengan jumlah stok beras saat ini mencapai 1,9 juta ton, pihaknya optimis intervensi berupa bantuan pangan beras dan gelontoran beras SPHP dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada momentum Nataru. Adapun bantuan pangan beras masing-masing sebanyak 10 kg beras yang diberikan kepada 22 juta KPM akan digelontorkan kembali pada bulan Desember 2024. ●Redaksi/Dw