HARIAN PELITA — Upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Lembaga Demografi FEB UI bekerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan Dialog Kebijakan bertajuk “Penguatan Statistik Hayati Indonesia: Kolaborasi dan Strategi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Kegiatan berlangsung di The Westin Jakarta (22/1/2025) ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, serta organisasi internasional.

Statistik Hayati merupakan data penting yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.

Dalam agenda ini berbagai isu dan strategi penguatan sistem Statistik Hayati nasional dibahas untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI Muhammad Cholifihani dalam pidato pembukanya menekankan pentingnya pengembangan sistem teknologi informasi yang aman untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan melindungi kerahasiaan informasi.

Regional Advisor for Civil Registration and Vital Statistic, Data for Health (D4H) Programs, Global Health Advocacy Incubator (GHAI), Dr. Om Prakash Bera menyoroti Perlunya mekanisme pendanaan jelas dan berkelanjutan untuk mendukung sistem Civil Registration and Vital Statistics (CRVS), mengingat manfaat yang diberikan ke berbagai sektor pemerintahan.

Di sesi petama, Perencanaan dan Penganggaran Pengembangan Statistik Hayati di Indonesia Alfina Fasriani, Senior Statistician Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pencatatan kematian selama pandemi COVID-19, pencatatan kelahiran dan kematian di wilayah terpencil seperti NTT dan Papua masih menjadi tantangan.

Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri RI Handayani Ningrum menggarisbawahi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya di daerah 3T.

Perwakilan dari Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan RI menambahkan bahwa pendanaan untuk statistik hayati memerlukan perencanaan yang lebih terperinci dan terintegrasi dalam APBN maupun APBD. ●Redaksi/Bah