HARIAN PELITA — Kasus pedofilia melibatkan tujuh anak di Kota Sorong, Papua Barat Daya, kini menarik perhatian banyak pihak, termasuk Oktasari Sabil, Aktivis Perempuan Papua Barat Daya.

Ia menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan serius oleh seluruh elemen masyarakat.

Oktasari mengungkapkan bahwa tindakan predator anak sudah melampaui batas kemanusiaan dan tidak boleh dianggap sepele.

Ia menegaskan agar proses hukum di Polresta Sorong Kota berjalan dengan tegas hingga ada keputusan tetap dari hakim. “Kasus ini harus ditindaklanjuti dengan serius,” tegas Oktasari dalam percakapan dengan harianpelita.id, Rabu (12/2/2025).

Selain itu, Oktasari juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi para korban untuk memastikan kondisi mental mereka tetap terjaga.

“Anak-anak korban pedofilia harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan agar mereka merasa aman dan dapat pulih,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

“Lebih baik kita fokus pada pencegahan daripada harus mengobati. Edukasi yang tepat bisa melindungi anak-anak dari ancaman predator seksual,” tambahnya.

Oktasari berharap pemerintah bersama berbagai pihak terkait dapat berkolaborasi untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

Senada dengan itu, Rani Ngabalin, Founder PULIH Papua, turut berperihatin atas kejadian tersebut.

Ia menyebutkan bahwa kasus pedofilia terhadap tujuh anak di Sorong sangat meresahkan masyarakat setempat.

“Kasus yang dilakukan oleh ZA (45) kepada tujuh anak di Sorong adalah tindakan keji dan di luar batas kemanusiaan,” ujarnya.

Rani mengimbau agar pemerintah daerah dan pihak terkait tidak tinggal diam terhadap kasus ini.

Menurutnya, ZA sebagai pelaku pedofilia harus mendapat hukuman yang setimpal dan tidak dibebaskan begitu saja.

Ia juga menekankan pentingnya pemulihan jangka panjang bagi para korban dan keluarga. “Kasus asusila pada anak membutuhkan pemulihan mental yang intensif agar tumbuh kembang mereka tidak terganggu,” jelasnya.

PULIH Papua juga mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk Rumah Aman atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bagi anak-anak di Kota Sorong, sebagai langkah perlindungan yang lebih baik ke depan.

Rani berharap, masalah ini menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pemerintah, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. ●Redaksi/Satria