2024-05-05 15:08

Firli Menyalahi Wewenang Sebagai Pimpinan KPK

Share

HARIAN PELITA — Pakar keuangan Negara, Soemardjijo menyebut tidak ada kerugian negara dalam kasus Formula E. Dirinya menilai malah ada dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK.

“Tidak ditemukan pelanggaran hukum berupa penyelewengan penggunaan uang negara, namun justru ditemukan penyelewengan kekuasaan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam penanganan kasus Formula E,” kata Sormardjijo dalam kegiatan “Eksaminasi Hukum terkait Kasus Formula E” di Kampus Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Selain itu, ia mengatakan pimpinan KPK dalam hal ini Firli, juga bermasalah dalam kasus di Kementerian ESDM.

“Ditambah lagi Firli diduga melakukan upaya pembocoran dokumen di kementreian ESDM, yang jelas jelas adalah perbuatan melanggar hukum, dan bisa ditindak atas tindakannya tersebut,” jelasnya.

Eksaminasi Hukum, perlu diketahui adalah sebuah kegiatan mini sidang yang dilakukan untuk mendapatkan legal opinion, sehingga bila proses persidangan itu benar benar ada, maka hal ini bisa dijadikan referensi atau tambahan dasar pembuktian dalam Kasus hukum tersebut.

Pakar Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan dalam kegiatan Eksaminasi Hukum kasus Formula E ini tidak ditemukan penyalahgunaan uang negara yang merugikan rakyat, atau dipandang sebagai tindak pidana korupsi.

“Namun dalam eksaminasi hukum ini malah ditemukan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ketua KPK sendiri dalam hal ini Firli Bahuri,” ungkapnya.

Feri mencontohkan juga ada keanehan dalam kasus Formula E yang terkesan dikorek-korek adanya pelanggaran hukum. “15 kali gelar perkara. Sementara kasus lain tak pernah sebanyak itu,” ujarnya

Ia menyakini kasus Formula E ini merupakan bukan tindakan hukum, melainkan politik. “Ini tidak bisa tidak ada kaitan dengan proses pencalonan di 2024,” tambahnya.

Sementara Jubir Aktivis 98 Nusantara, Sonny Muhammad, menyatakan bahwa materi-materi yang dibahas dalam diskusi bertajuk “Eksaminasi Hukum Kasus Formula E” ini semakin menguatkan substansi pelaporan disampaikan Aktivis 98 Nusantara pada pekan lalu.

Sonny juga menyatakan bahwa seharusnya Dewas KPK segera mengambil langkah-langkah konkret memeriksa Firli Bahuri, dengan menggunakan laporan-laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada Dewan Pengawas. ●Red/Rls/10

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *