HARIAN PELITA — Ketua KPK Setyo Budiyanto berkomitmen akan menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi yang selama ini mandek. Setyo sendiri mengevaluasi dan memilah kasus yang menjadi skala prioritas.

Menurutnya negara jangan sampai kalah dengan koruptor serta penegakan hukum harus tegak lurus tanpa pandang bulu. Ia menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap penyelewengan APBN dan APBD dan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu,” jelasnya, Senin (30/12/2024).

Ketua KPK mewanti-wanti agar pemberantasan korupsi dilakukan di semua sektor tanpa tedeng aling-aling.

“Menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-APBD-nya bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari situs resmi Setkab.

Meski sebelumnya, Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (GEMPAR) NKRI menyambangi Polda Sulawesi Selatan untuk melaporkan dugaan kasus korupsi Wali Kota Makassar dua periode, Moh. Ramdham Pomanto atau Danny Pomanto.

Akbar Hasan Noma atau akrab disapa Akbar Polo Ketua Umum GEMPAR NKRI dalam laporannya membeberkan sejumlah kasus yang dianggap melibatkan Danny Pomanto dalam dugaan indikasi korupsi yang bisa menjadi bahan penyidik untuk melakukan proses hukum.

GEMPAR NKRI melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan Walikota Makassar Danny Pomanto. Mulai dari kasus Puskesmas UPB yang mangkrak, kasus kontainer, kasus korupsi PDAM Makassar Haris Yasin Limpo. kasus pengeroyokan jurnalis di Jakarta dan kasus iuran sampah Makassar.

Untuk itu, DPP GEMPAR NKRI meminta Polda Sulsel dengan tegas dan serius menindak lanjuti  laporan dugaan korupsi tersebut. ” Kami dari GEMPAR meminta Polda Sulsel segera mengusut serta menindak lanjuti berbagai kasus ini. Karena ada kasus seperti seperti korupsi PDAM, kasus kontainer sudah memiiki petunjuk bukti awal untuk melakukan penyidikan,” ujar Ketua DPP GEMPAR Akbar Polo.

Kemudian, Akbar Polo meminta masyarakat untuk ikut mengawal perkembangan laporan ini. Ia mengatakan agar penegakan hukum tidak tebang pilih dalam menentukan siapa yang terlibat. ” Hukum harus ditegakkan, awal esok langit akan runtuh,”  kata Akbar.

Disisi lain ratusan para aktivis anti korupsi yang tergabung dalam Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Anti Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (27/12).

Wahyudi selaku Koordinator Lapangan MAKII mengungkapkan secara gamblang terkait maraknya kasus-kasus korupsi yang belum terungkap di Kota Makassar. Ia berharap sejumlah kasus korupsi agar diungkap secara terang benderang selama kepemimpinan Danny Pomanto sebagai Walikota sejak tahun 2014-2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ada beberapa kasus yang sangat perlu mendapat perhatian lembaga anti rasuah ini antara lain kasus dugaan korupsi PDAM TA 2016-2019, kemudian pembangunan Gedung Puskesmas Ujung Pandang Baru Dinilai Mangkrak serta dugaan Korupsi Pengadaan Kontainer Recover dan dugaan Penyelewengan Dana Hibah KORMI yang diduga melibatkan menantunya.

Karena itu, MAKI menuntut agar KPK segera memanggil dan memeriksa Danny Pomanto atas berbagai dugaan korupsi yang melibatkan dirinya. Selanjutnya, KPK didesak serta segera melakukan penangkapan terhadap Walikota Makassar. ●Redaksi/Dw