HARIAN PELITA — Ketua Indonesia Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto mempertanyakan mengapa hanya anak buah dicopot dari jabatannya buntut kasus dugaan pemerasan WN Malaysia pada acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di Jakarta pada 13-15 Desember 2024 lalu menjadi 
perhatian publik.

“Kalau mau jujur jangan hanya anak buah yang dicopot dari jabatannya. Mereka itu hanya jalankan tugas dan tak membantah jika ada perintah dari pimpinannya,” tegas Bambang melalui keterangan tertulis Jumat, (27/12/2024).

Aktivis 98 itu pun meminta, bila memang itu mau mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dan program prioritas Kapolri presisi, semestinya pimpinan juga harus dicopot dan jika terbukti melakukan pemerasan harus di proses secara hukum yang berlaku dan di berikan sanksi PTDH.

“Sayang sekali kalau hanya anak buahnya yang menjadi tumbal buntut kasus perasaan tersebut. Sedangkan pimpinannya masih menikmati empuknya kursi jabatan yang dipimpinya saat ini, harus ada hukum efek jera dan harus di proses secara hukum jika terbukti melakukan pemerasan, bilang perlu di berikan sanksi PTDH,” timpal Bambang.

Menurut Bambang, kasus pemerasan WN Malaysia diperbincangkan publik akhir-akhir ini, bukan hanya mencederai oknum personel anggota Polri yang terlibat.

Kasus pemerasan ini juga mencoreng Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap penegakan Hukum dan terlebih mencoreng institusi seragam coklat dipimpin Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Ini bukan hanya oknum atau personal, namun kasus ini sangat mencoreng Nama Negara dan institusi Polri,” terangnya.

Jika hanya anak buah yang dicopot jabatan buntut dari kasus pemerasaan ini, jelas Bambang, tak memberikan efek jera.

Sebab kasus ini sudah menjadi sorotan kancah dunia internasional terkait penegakan hukum di Indonesia dalam hal ini adalah institusi Polri.

“Ini sudah disorot oleh dunia internasional, apa lagi yang korban pemerasan ini adalah WN Malaysia yang tak lain adalah warga negara tetangga,” cetusnya.

Apalagi, dalam mengusut dugaan kasus penerasan terhadap WN Malaysia itu sebut Bambang, Popram Polri pun turun gunung dan menyita uang tunai senilai miliaran rupiah.

“Uang senilai Rp2,3 miliar diduga kuat sebagai hasil dari pemerasan oknum anggota Polri terhadap WN Malaysia yang menyaksikan acara DWP,” bebernya.

Buntut dari kasus pemerasan ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menindak tegas sejumlah anggotanya diduga melakukan pemerasan terhadap WN Malaysia di konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Sebanyak 34 orang oknum anggota yang dikenai sanksi itu, mulai dari pangkat Brigadir Satu (Briptu), hingga Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) yang berdinas di Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya,”ucap Bambang.

Bambang pun mempertanyakan perihal yang terdapat di tubuh Polri saat ini. Sebab akhir-akhir ini banyak yang sudah di pertontonkan hal-hal yang mencederai nilai kemanusiaan dan nila-nilai hukum yang berlaku dalam penegakan hukum di negara ini.

Dari kasus- kasus oknum polisi melakukan tindakan kekerasan sampai hal pemerasan berjamaah. Berkaca dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, Bambang menilai sepertinya tidak ada tindakan pembinaan oleh pimpinan Polri kepada anggota anggotanya. ●Redaksi/IA