HARIAN PELITA — Center for Budget Analysis CBA, meminta KPK turun tangan mengusut dugaan praktik politik uang dalam ajang muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-34. Lembaga CBA meminta KPK harus menyelidiki aktor utama serta sumber dananya darimana saja .

Muktamar NU ke-34 terancam rusak marwahnya karena dugaan praktik politik uang. Jajang Nurjaman selaku Koordinator CBA menduga beberapa Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) ditawari Rp 50 juta.

“Angka ini jika dikali dengan total suara sah sekitar 219 totalnya mencapai Rp 25.950.000.000 perkiraan uang yang siap dibagi-bagikan oknum tim sukses di ajang muktamar,” kata Lembaga CBA, Kamis (23/12/2021).

Jika dugaan politik uang benar-benar terjadi, diutarakan CBA, muktamar NU tidak ada bedanya dengan pemilihan Ketua Umum partai politik. Kata Jajang, dimana jual beli suara lazim terjadi.

“Praktik politik uang sangat berbahaya karena bisa melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas dan bahkan bisa merugikan keuangan negara,” katanya.

Patut diduga, dugaan praktik politik uang dalam muktamar NU ke-34 karena elite politik ikut bermain dan ingin menang.

CBA mengatakan, mentang-mentang sudah pada banyak duit, dan jadi pejabat, mereka mempengaruhi pengurus NU daerah dengan memberikan duit, dan lalu melakukan karantina seperti warga kena COVID-19.

Pengurus dan tokoh NU harus sadar bahaya praktik politik uang dan jangan sampai tergoda dengan bujuk rayuan oknum tim sukses, atau politisi busuk.

“Jangan sampai muktamar NU ke-34 melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas karena tidak siap kalah dan akhirnya menghalalkan segala cara. Akan menjadi aib bagi warga Nahdlatul Ulama jika pengurusnya tergoda uang haram dalam acara sakral,” jelas Jajang.

Ia menambahkan, jangan sampai pengurus NU selesai muktamar dari Lampung dan pulang ke kampung masing-masing malah membawa aib dan aroma busuk. Karena menerima uang haram seperti korupsi uang kardus durian. ●Red/DW