HARIAN PELITA — Tata kelola PT Pelindo kembali menjadi sorotan. Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) BUMN menggelar aksi unjuk rasa di depan Pelindo Tower, Jakarta, Rabu (22/7/2026) membawa tuntutan agar Danantara Indonesia segera melakukan revolusi total terhadap tata kelola PT Pelindo dan PT Pelindo Solusi Terminal Petikemas (SPTP).

Dalam aksinya, massa menilai berbagai persoalan yang muncul di lingkungan Pelindo menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepemimpinan dan manajemen perusahaan. Mereka menyoroti sejumlah isu, mulai dari koordinasi operasional, insiden keselamatan kerja, hingga pengelolaan proyek dan aset perusahaan yang dinilai perlu diaudit secara independen.

Koordinator GERAK BUMN M Adnan, mengatakan transformasi yang selama ini diklaim dilakukan Pelindo harus tercermin melalui tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Sebagai BUMN yang mengelola aset strategis nasional, PT Pelindo tidak boleh dikelola dengan cara yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN,” kata Adnan dalam orasinya.

GERAK BUMN juga menyoroti berbagai kebijakan strategis perusahaan, seperti pengelolaan aset, perubahan skema revenue sharing, pembangunan dermaga, penambahan fasilitas bongkar muat, hingga sejumlah keputusan bisnis lain yang disebut memiliki nilai ekonomi mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah.

Menurut Adnan, seluruh kebijakan tersebut harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, transparansi, profesionalisme, serta berpihak pada kepentingan negara.

Karena itu, pihaknya mendesak Danantara Indonesia segera melakukan audit independen dan komprehensif terhadap seluruh kebijakan strategis PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Selain audit, GERAK BUMN juga meminta evaluasi terhadap jajaran pimpinan PT Pelindo dan PT Pelindo SPTP. Mereka menilai kepemimpinan harus diukur dari hasil kerja, kualitas tata kelola, serta kemampuan menjaga kepercayaan publik.

Dalam aksi tersebut, massa secara khusus meminta Danantara Indonesia mengevaluasi Direktur Utama PT Pelindo Achmad Mustachar, Sekretaris Perusahaan Ali Sodikin, Direktur Utama PT Pelindo SPTP M. Adji, serta Sekretaris Perusahaan Widyaswendra.

GERAK BUMN menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni mendesak Danantara Indonesia memberhentikan Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo, memberhentikan Direktur Utama dan Sekretaris Perusahaan PT Pelindo SPTP, serta mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh BUMN dibersihkan dari pihak-pihak yang dinilai tidak menjalankan tata kelola perusahaan secara profesional melalui evaluasi menyeluruh.

Adnan menegaskan PT Pelindo merupakan aset strategis negara yang memiliki peran penting dalam sistem logistik nasional sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. ●Redaksi/SAT