HARIAN PELITA —– Kondisi Aksi Cepat Tanggap (ACT) belakangan ini ditengarai morat-marit sehingga sejumlah karyawannya dikurangi.

Bahkan saat ini pihak ACT mengambil sikap mengurangi karyawannya atau potong gaji. Pengurangan gaji pun diambil agar laju manajemen ACT jalan.

Itu dikatakan Presiden ACT Ibnu Khajar ketika jumpa pers di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Ibnu juga mengaku mantan Presiden dan salah satu pendiri ACT Ahyudin pernah menerima gaji Rp 250 juta per bulan.
Tetapi, menurutnya itu hanya berlaku di awal 2021 dan tidak berlanjut.

Namun penggajian sebesar, katanya akhirnya dihentikan karena ACT saat dilanda isu miring, dituding penggunaannya sebagian persen untuk “keluarga”.

.”September 2021, kondisi filantropi menurun secara signifikan, sehingga kami minta seluruh karyawan untuk berlapang dada mengurangi gaji,” tutur Ibnu.

Dikatannya, gaji pun dipotong mulai dari 50 persen hingga 70 persen dari besaran gaji sebelumnya sejak pergantian pimpinan pada 11 Januari 2022 lalu. “Di pimpinan presidium, yang diterima tidak lebih dari Rp100 juta,” ucapnya.

Sementara perihal penggunaan dana umat untuk operasional ACT, Ibnu mengklaim, organisasinya mencomot 13,7 persen dari dana yang berhasil dihimpun.

Dijelaskannya, berdasarkan syariat, lembaga zakat memperbolehkan mengambil seperdelapan atau 12,5 persennya untuk operasional.

“Lantas mengapa mengambil 13,7 persen? Karena yang kami kelola bukan lembaga zakat, apalagi yang dikelola adalah dari donasi umum ada dari masyarakat, CSR, sedekah dan ada kerja sama dengan amal zakat,” bebernya.

Menurut dia, tingginya alokasi dana operasional itu untuk menutupi distribusi program. Sebab, ACT memiliki 78 cabang dan perwakilan di lebih dari 47 negara.

Ibnu mengklaim, ACT sudah melakukan restrukturisasi dan mengganti Ketua Pembina ACT agar bisa dilakukan perombakan.

“Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar,” klaim Ibnu. ●Red/Alia