HARIAN PELITA — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang mengkritik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di luar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dinilai mencederai tata kelola keuangan daerah di Banten.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Pandeglang Syahri Fauzan Ramadhan menuturkan, bahwa praktik pembayaran di luar RKUD merupakan kesalahan fatal dalam administrasi pemerintahan apabila benar dilakukan di luar mekanisme resmi yang telah diatur.

“Pembayaran PKB itu seharusnya masuk melalui RKUD sebagai mekanisme resmi pengelolaan keuangan daerah. Ketika ada pembayaran di luar mekanisme tersebut, maka ini adalah bentuk dari mal administrasi. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” tegas, Putra berjuluk Si Bungsu, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sekadar kekeliruan administratif biasa karena berpotensi membuka ruang terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami menilai ini adalah kesalahan fatal. Sebab, administrasi pemerintahan itu punya aturan yang jelas, tidak bisa dijalankan dengan pola-pola yang terkesan sembarangan. Kalau pembayaran dilakukan di luar RKUD, maka sangat patut diduga ada maladministrasi dalam proses tersebut,” katanya.

Ia juga menyoroti sikap Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai belum memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait polemik tersebut.

“Yang membuat publik semakin curiga adalah sikap diam pemerintah. Jangan sampai masyarakat menilai ada sesuatu yang ditutupi. Gubernur harus hadir memberikan penjelasan secara terbuka, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.

Fauzan menegaskan, HMI Cabang Pandeglang akan melakukan konsolidasi besar bersama kader HMI se-Cabang Pandeglang untuk mengawal isu tersebut dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah, khususnya Andra Soni. ●Redaksi/HP