HARIAN PELITA — Dinilai PB HMI inskonstitusional dan semena-mena dalam menegakkan dan meng-implementasikan konstitusi aturan dan cara main dijadikan semaunya saja sesuai kepentingan itulah yang dilakukan Oknum pengurus PB HMI.

Bahkan mendiamkan kesengajaan politik balas dedam Kepada Pengurus BADKO HMI Sumbagsel
serta Panitia Musda Badko HMI Sumbagsel.

“Kami mendesak Majelis Pengawas Konsultasi Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPK PB HMI) mengambil langkah tegas,”

“Dengan mengabulkan tuntutan dan gugatan surat yang dikirimkan ke PB HMI dan ke MPK PB HMI Agar Pengurus SAH mandataris Pengurus Badko HMI sumbagsel dapat tetap menggelar Musda Badko HMI Sumbagsel dengan tetap menjalankan sesuai aturan AD/ART HMI secara Konstituen,” ujar Kevin Andrian Islan Kader HMI Cabang Palembang sekaligus Ketua Pelaksana Musda, Minggu (1/9/2024).

Desakan tersebut disampaikan dengan mengirim surat ke MPK PB HMI dengan Poin-Poin sebagai berikut :
1. Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Membatalkan Keputusan Carateker Badko HMI Sumbagsel Periode 2021-2023 atau jika ada oknum yang mencoba memaksakan kehendak dan membuat surat mengatas namakan PB HMI tanpa sepengetahuan Ketua Umum PB HMI agar dapat di berikan teguran keras dan sangsi tegas.

2. Meminta dan Memohon Kepada MPK PB HMI untuk Merekomendasikan Musda Badko USDA HMI Sumbagsel tetap dilaksanakan dan dijalankan oleh Kepengurusan Badko HMI Sumbagsel Periode 2021-2023 yang dipimpin Kakanda Dede Irawan sebagai Ketua Umum, karena Badko HMI Sumbagsel sudah melakukan tahapan dan bersurat ke PB HMI. ●Redaksi/Hry