HARIAN PELITA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.mencanangkan pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu (21/6/2026) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

Infrastruktur ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi enam moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta.

Pedestrian deck tersebut akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus (seamless), sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna.

“Jakarta saat ini telah menjadi kota kedua dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik,” ujar Gubernur Pramono.

Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian deck akan membentuk wajah baru kawasan Sudirman–Dukuh Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

“Kehadirannya akan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antarmoda transportasi publik. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir 2028,” katanya.

Gubernur Pramono berharap pembangunan tersebut turut menghidupkan ruang publik dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Dukuh Atas.

Selama masa konstruksi, proyek ini berpotensi menciptakan lapangan kerja. Setelah beroperasi, konektivitas yang semakin baik diharapkan meningkatkan daya tarik kawasan bagi pelaku usaha dan investor.

Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas juga membuka peluang penerapan skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur kota tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Gubernur Pramono, pola kolaboratif diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik. ●Redaksi/Day