HARIAN PELITA — Warga Kampung Apung di RW01, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat menagih janji Presiden Joko Widodo yang akan mengembalikan Kampung Apung seperti permukiman semula yang tidak kebanjiran.

”Pak Joko Widodo waktu meninjau sebagai Gubernur DKI Jakarta tanggal 15 Novomber 2012 dan saat itu berbicara empat mata dengan saya sebagai Ketua RW01 kala itu,” kenang H Djuhri mantan Ketua RW 01 Kelurahan Kapuk.

“Tapi sampai Pak Joko Widodo menjadi Presiden RI, sudah 12 tahun janjinya itu belum dikabulkan,” jelas H Djuhri, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya warga enggan menagih janji karena dari Pemprov DKI, Wali Kota dan instansi dibawahnya kurang peduli, bahkan kini kondisinya makin memprihatinkan. Warga mungkin sudah bosan dengan janji-janji.

“Kalaupun ada yang berkunjung hanya menjelang Pemilu atau Pilkada,” jelas H Djuhri sambil menambahkan mereka datang ke warga hanya ingin ada maunya agar terpilih.

Perkampungan dihuni sekitar 400 jiwa diatas lahan 4 hektar ini tidak jauh dari jalan Kapuk Raya, untuk ke permukiman menulusuri jalan setapak sekitar satu meter hanya bisa dilintasi sepeda motor.

Di kiri kanannya terlihat genangan air yang cukup dalam sekitar dia meter. Di dasar genangan air merupakan pemakaman.

“Dahulunya TPU ini bernama Pemakaman Bulak Teko yang dikelola Pemprov DKI Jakarta,” kata H Djuhri.

Tahun 1990 meskipun pemakaman termasuk rumah penduduk lebih tnggi, namun sering kebanjiran, bahkan pada saat itu menenggelamkan Kantor TPU Bulak Teko dan sejak itu dijuluki Kampung Apung.

“Yang menyakitkan TPU ini dituding TPU liar. Peryataan ini sangat menyakitkan hati rakyat,” lirih Djuhri.

Padahal sampai kini masih bisa dibuktikan papan TPU nya masih terpancang ”Dari Kakek sampai orangtua saya di makamkan di TPU ini,” katanya.

H Djuhri mengakui tahun 2011 warga sempat mempunyai harapan perbaikan nasib, waktu itu Pemprov akan membangun rumah pompa upaya mengeringkan banjir dan berjanji akan memindahkan 3.810 makam ke TPU Tegal Alur.

Namun harapan itu pupus lagi, dua rumah pompa yang dibangun kenyataanya tidak berfungsi, padahal sebanyak 76 empang lele untuk menafkahi keluarga mereka yang pada akhirnya sebanyak 26 petani ikan lele kehilangan mata pencahariannya.

Termasuk janji Pemprov DKI yang akan membangun sekolah menengah di lokasi ini , itupun tidak terwujud.

●PJU Padam
Lampu penerang Jalan Umum (PJU) menerangi lingkungan makam dan rumah warga hanya bisa dinikmati tahun 2012.

Menurut Djuhri ketika Sekda DKI H Fadjar Panjaitan mengunjungi ke sini dan mengetahui tidak ada PJU. Dalam waktu dua minggu langsung dipancang tiang listrik beton dilengkapi lampu sorot dan warga baru menikmati lampu PJU.

Namun PJU itu dinikmati hanya beberapa bulan karena setelah H Fadjar Panjaitan pensiun, lampu PJU padam lagi.

“Hingga saat inipun sudah berhari-hari PJU tidak berfungsi lagi, padahal warga bayar listrik PLN tidak bisa nunggak,” papar H Djuhri.

●Batal dipindahkan
Rencana pemindahan kerangka jenazah yang sudah dianggarkan Tahun 2015 ternyata juga tidak ada kejelasannya.

“Pemindahan itu atas usulan warga selain memudahkan ahli waris dan keluarga untuk berziarah ke makam keluarganya, juga sebagai penghormatan terakhir.

Pemakaman TPU Bulak Teko merupakan pemakam resmi dan legal sesuai prosedur. “Kewajiban Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan, tidak menelantarkan,” harap H Djuhri. ●Redaksi/owy