HARIAN PELITA — Pakar Pangan dari Universitas Andalas Muhammad Makky dukung gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membentuk brigade swasembada pangan.

Hal ini sebagai langkah nyata dalam mengakomodir para petani muda sekaligus mewujudkan visi Presiden dalam merebut capaian swasembada.

Makky mengatakan, saat ini ada banyak persepsi salah dalam membaca konsep brigade swasembada pangan. Gebrakan tersebut misalnya dianggap tidak realistis dan sulit tercapai karena yang dikerjakan adalah luasan cetak sawah.

“Padahal yang dikerjakan brigade swasembada pangan adalah luasan oplah (optimasi lahan) sehingga sangat realistis dalam mencapai target,” kata Makky, Minggu (24/11/ 2024).

Ia menjelaskan bahwa kesalahan persepsi juga terjadi pada kalimat penghasilan yang dianggap sebagai gaji. Padahal, informasi yang benar adalah pendapatan brigade dari kegiatan olah lahan. “ Saya membacanya bukan gaji tapi pendapatan mereka dalam mengerjakan oplah,” ungkap Pakar Pangan.

Menurutnya, estimasi penghasilan sebesar Rp10-20 juta perbulan sangat memungkinkan untuk diraih oleh para petani muda yang bergabung dalam brigade. Sebab, Kementan telah melakukan analisis usaha tani secara rinci agar program ini memberikan hasil optimal.

“Saya yakin sangat mungkin dan bisa dicapai dari penghasilan brigade sebesar 10 juta. Tapi kan mereka harus rajin, kalau tidak ya tidak akan ada hasil,” tutur Makky.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan jika rata-rata produktivitas mencapai 5 ton per hektare, potensi produksi mencapai 1.000 ton gabah kering panen (GKP). Dan asumsi harga gabah Rp6.000 per kilogram, maka total pendapatan kotor brigade dapat mencapai Rp6 miliar.

Untuk itu, potensi tersebut apabila dibagi pada penghasilan maka hasilnya Rp10 juta per bulan bahkan bisa lebih besar jika pengelolaan dilakukan secara lebih efisien dan produktif. Jika mampu tanam 2 hingga 3 kali dalam setahun, hasilnya tentu akan meningkat.

“Apalagi pemerintah telah menghibahkan alat dan mesin pertanian senilai Rp3 miliar untuk dikelola brigade selama lima tahun,” terangnya. ●Redaksi/Dw