HARIAN PELITA — Pakar Pangan dari Universitas Brawijaya Sujarwo menilai positif gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memangkas 145 regulasi dalam mengurus pupuk subsidi.

Apa dilakukan Mentan menurutnya merupakan sebuah kemajuan bagi ketahanan pangan nasional dan juga berdampak langsung pada peningkatan produksi maupun kesejahteraan petani.

Sujarwo menjelaskan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kinerja sektor pertanian berpengaruh besar terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Analisis data OECD menunjukkan bahwa meningkatnya kinerja sektor pertanian dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian memiliki pengaruh lebih besar kepada penurunan kemiskinan. Termasuk didalamnya gebrakan Menteri Amran dalam memangkas regulasi pupuk subsidi,” kata Sujarwo, Minggu (17/11/2024).

Sejalan dengan hal ini, gebrakan pemerintah dalam melakukan cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada juga patut diacungi jempol, dimana Kementerian Pertanian bertindak sebagai penggerak.

“Ketahanan pangan adalah bagian penting ketahanan nasional dan kementerian pertanian adalah salah satu pilarnya. Swasembada pangan atau kemandirian pangan adalah strategi menguatkan ketahanan pangan yang ideal ditempuh oleh negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif seperti Indonesia,” ujarnya.

“Ini artinya jika pemerintah menerapkan program swasembada pangan dengan benar, maka akan ada dorongan produksi yang juga memenuhi atau linkage dengan kebutuhan konsumsi bangsa Indonesia,” sambungnya.

Lebih lanjut, keterkaitan ini dikatakan Sujarwo telah mendorong menguatnya investasi pertanian dan hilirisasinya. Pada akhirnya, kata dia, pemerintah juga mendapat return atas kebijakannya disektor pertanian melalui penerimaan pajak.

“Semoga semua pihak terlibat dalam penguatan ketahanan pangan dan dapat berkolaborasi dengan baik di bawah pemerintahan baru ini, baik itu Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, Kemendes maupun Kementerian Koperasi,” ungkapnya.

Sujarwo menambahkan, kolaborasi ini dibutuhkan karena pembangunan pertanian di Indonesia adalah hajat besar bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemandiriannya dengan tetap membawa nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Sementara, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut kebijakan pemangkasan regulasi adalah kabar baik bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Penyederhanaan aturan ini ditegaskan olehnnya adalah upaya nyata untuk meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan petani.

Selama ini, diutarakan Mentan, alur distribusi pupuk kerap tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti Bupati dan Gubernur. Karena itu pemerintah mengambil keputusan cepat untuk mempermudahnya.

“Bayangkan, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, tapi Surat Keputusan dari daerah baru selesai pada Juni. Ini jelas memperlambat distribusi. Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” ujar Amran. ●Redaksi/Dw