2023-07-07 13:52

Ngomong Pemilu Ditunda, Sekjen PDIP Pertanyakan Kapasitas Luhut

Share

HARIAN PELITA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara soal Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang ngomong Pemilu 2024 ditunda.

Hasto menilai seharusnya pembantu presiden mengeluarkan pendapat yang sejalan dengan rakyat. Bukan melakukan manuver seolah-olah itu suara rakyat.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto dalam siaran persnya, Senin (14/3/2022).

itu dikatakannya, seusai mengisi Kuliah Umum bertema “Indonesia dalam Geopolitik Global” di aula kampus Universitas Sumatra Utara (USU), kemudian menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki Big Data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Hasto mengatakan Big Data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Luhut harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam,” ujar Hasto.

Hasto pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

PDIP juga mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.

Karena itu, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. ‚óŹRed/Alia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *