Imam-Ririn Kritik Kinerja Sekda Depok Supian Suri Soal Sampah Diamanatkan Tapi Tak Dijalankan
HARIAN PELITA — Pada debat terbuka Pilkada Depok digelar stasiun televisi, Minggu (3/11/2024) malam, Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kora Depok Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq menyayangkan Sekda Depok sebelumnya tidak pernah menjalankan tugas. Salah satunya soal penanganan sampah dengan incinerator.
Calon Wakil Wali Kota Depok nomor urut 1 Ririn Farabi Arafiq menegaskan, sampah merupakan permasalahan semua perkotaan di Indonesia termasuk Kota Depok.
Menurut Ririn, Pemerintah Kota Depok telah melakukan upaya untuk menanganinya seperti pemberian edukasi memilah sampah kepada 185 sekolah adiwiyata di Kota Depok.
Pembuangan sampah ke TPS Nambo 10 ton perhari dan saat ini Depok sudah memiliki dua incinerator di Sukmajaya. Lalu, kenapa baru didapatkan sekarang insenatornya? karena pada masa Sekda sebelumnya dalam menjabat masalah ini tidak tertangani.
“Pak Wali Kota Depok sudah mengamanatkan kepada sekda. Untuk itu Imam-Ririn akan membangun sistem pengolahan sampah terpadu di TPA Cipayung merubah sampah menjadi RDF,” tegas Ririn Farabi Arafiq.
Ririn juga mengingatkan, merubah sampah menjadi RDF itu nantinya bahannya bisa dijual ke pabrik semen, lalu merubah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak.
Tak hanya itu, semua incinerator nantinya ada di tingkat RT-RW sehingga sampah sudah terurai dari bawah dan bukan hanya insenator saja.
“Kami juga akan membangun TPST terbesar di TPA Cipayung. Kami juga berikan insentif kepada lingkungan yang mau mengolah sampah,” tegas Ririn Farabi Arafiq.
Begitu juga Calon Wali Kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono menegaskan, incinerator yang ada tentunya sudah berizin dan tidak seperti yang dibilang tadi. Sertifikatnya dari Kementerian Lingkungan Hidup (LHK).
“Kami akan mengatasi sampah dengan serius, Insya Allah incirenator dan pabrik sampah Cipayung merupakan penanganan sampah dari hulu sampai ke hilir. Pemberdayaan masyarakat juga berbasis masyarakat pengolahan sampahnya kita berikan insentif. Untuk itu pilih nomor 1,” tegas Imam Budi Hartono. ●Redaksi/Wjk/Alia