HARIAN PELITA —  Akibat adanya kenaikan harga Kedelei dipasaran, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin minta Pemerintah beri Insentif Fiskal bagi UMK Pengolahan Tempe-Tahu, Perajin tahu dan tempe di pulau Jawa.

Bahkan para UMKM mengancam akan melakukan aksi demo dankompak  mogok produksi  rencananya dilakukan selama 3 hari dari 21-23 Februari 2022 mendatang.

Sebagai bentuk aksi protes atas naiknya harga kedelai mencapai Rp11.000 per kilogram saat ini.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin imbau Kementerian terkait untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif sebagai upaya pencegahan terjadinya kekosongan suplay tempe dan tahu di pasaran.

“Pengusaha pengolahan tempe dan tahu adalah kelompok Usaha mikro dan kecil yang sangat rentan jika terjadi kenaikan harga bahan baku. Mereka harus dilindungi dan diapresiasi dengan insentif fiskal jika pemerintah tidak bisa memberikan pilihan bahan baku yang lebih murah”, ujar mantan ketua HIPMI bengkulu itu.

Menurut Sultan, tempe dan tahu adalah bahan pangan andalan masyarakat yang signifikan mempengaruhi inflasi. Saya kira mereka yang kecil-kecil para pelaku UMK itu hanya membutuhkan keberpihakan atas ketidakadilan kebijakan ekonomi nasional.

“Dengan memberikan Keringanan pajak dan kemudahan akses modal tanpa bunga,.saya kira akan sangat membantu para pelaku IMK pengolahan tempe dan tahu dalam menjaga keberlangsungan produksi dan memastikan suplay di pasaran,” usulnya.

Fenomena kenaikan harga kedelai ini melengkapi anomali harga bahan pangan yang terjadi saat ini setelah kenaikan harga minyak goreng dan lain-lain. Publik tentu berhak untuk menyatakan sikap protesnya terhadap kinerja pemerintah”, tegas Sultan.

DPD RI sejak awal telah mewanti-wanti pemerintah untuk memperkuat sistem ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Ketergantungan terhadap bahan pangan impor akan sangat rentan terhadap suplay dan harga di pasaran. ●Red/Yadi