HARIAN PELITA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin merespon wacana perpanjangan masa jabatan presiden diusulkan Menteri Investasi dan Penamaan Modal Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apapun dinilainya sangat dibutuhkan. “Saya yakin Para pengusaha mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memilki kajiannya sendiri,” katanya.

“Tapi harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat”, tegas Sultan melalui pesan singkat pada Rabu (12/01).

Apa disampaikan Pak Bahlil atas nama pengusaha, tambahnya, tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, kita perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti pemilu untuk dilangsungkan di 2024. Tapi tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan.

“Para pelaku usaha tentu bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah, mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam”, kata mantan ketua HIPMI bengkulu itu.

Dalam sejarahnya, kata Sultan, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim orde lama dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan yang justru menjebak kekuasaan seorang presiden. Saya percaya Bapak Presiden Joko widodo tidak ingin mencoreng legacy nya yang sempurna dengan candu kekuasaan ini. ●Red/Yadi