HARIAN PELITA — Tingkat penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih berkisar di angka 20 persen. Padahal kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sudah mencapai 60 persen.

“Salah satu kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah aksesibilitas mereka terhadap fasilitas kredit dari perbankan nasional. Kami minta agar akses UMKM terhadap kredit ini ditingkatkan dan dipermudah melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal usai menggelar pertemuan dengan perwakilan OJK dan jajarannya di Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis (30/1/2025).

Hekal juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan sektor perbankan untuk mendukung pencapaian target-target dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang antara lain mencakup peningkatan jumlah wirausaha, pembangunan dari desa, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Hekal menilai bahwa langkah ini juga dapat membantu menyelamatkan para pelaku usaha dari jerat suku bunga tinggi dari pinjaman online ilegal, yang hingga kini masih menjadi masalah besar.

Lebih lanjut, Hekal memuji program literasi keuangan yang telah diluncurkan oleh OJK, namun ia berharap agar keseluruhan program tersebut disusun dalam sebuah roadmap yang jelas, guna memastikan sinergitas antara semua sektor dan pemangku kepentingan terkait.

“Kementerian Keuangan, bersama dengan OJK dan legislatif, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah digariskan dalam Asta Cita,” tambah Hekal.

Hekal juga memberikan apresiasi terhadap kinerja OJK di Tegal, namun menekankan perlunya peningkatan lebih lanjut.

“Kami berharap sinergi antara legislatif dan OJK di daerah pemilihan dapat memetakan lebih baik kelompok UMKM yang memerlukan bantuan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga dapat meningkatkan dampak positifnya di lapangan,” tambahnya. ●Redaksi/Alia