HARIAN PELITA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda untuk Rakyat (DPP GEMURA) melaksanakan penyembelihan dan penyaluran hewan kurban dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada Iduladha tahun ini, DPP GEMURA menyalurkan satu ekor sapi dan dua ekor kambing kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut melibatkan kader serta relawan organisasi sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan semangat gotong royong.

DPP GEMURA menilai momentum Iduladha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual semata, tetapi juga refleksi atas nilai keikhlasan, pengorbanan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah momentum tersebut, publik saat ini tengah menyoroti polemik bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pengadaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

DPP GEMURA memandang diskursus publik terhadap kebijakan negara merupakan bagian sah dalam sistem demokrasi. Kritik dan pengawasan publik dinilai sebagai elemen penting dalam mekanisme check and balance yang harus dijaga bersama.

Namun demikian, GEMURA menegaskan bahwa penyampaian kritik harus tetap berpijak pada data, argumentasi hukum, serta etika demokrasi yang sehat.

Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, bantuan hewan kurban Presiden merupakan program negara yang telah dianggarkan secara resmi dalam APBN dan bukan praktik baru dalam tata kelola pemerintahan nasional.

Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari lembaga negara yang menyebut kebijakan tersebut melanggar ketentuan hukum maupun mekanisme penganggaran negara.

Koordinator Presidium DPP GEMURA, Rajih Musa’ad, menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menghilangkan semangat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, terlebih dalam momentum keagamaan seperti Iduladha.

“Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Tetapi kritik juga harus dibangun dengan tanggung jawab, data, dan niat untuk memperbaiki, bukan sekadar menciptakan kegaduhan publik.

Sebagai umat muslim, kami prihatin apabila momentum Iduladha justru dipenuhi narasi saling menjatuhkan dan polarisasi yang tidak produktif,” ujar Rajih Musa’ad.

Ia juga menambahkan bahwa Iduladha seharusnya menjadi momentum memperkuat persaudaraan sosial dan menjaga persatuan nasional di tengah perbedaan pandangan politik.

“Kita boleh berbeda pilihan dan sikap politik, tetapi jangan sampai kehilangan akal sehat, etika publik, dan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Iduladha mengajarkan pengorbanan dan keikhlasan, bukan kebencian dan permusuhan,” lanjutnya, Rabu, (27/5/2026). ●Redaksi/SAT