HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) pada Selasa, 10 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Peluncuran ini menandai langkah besar dalam transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah, yang membawa sejumlah fitur baru untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Katalog Elektronik V6, dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dirancang untuk mempermudah proses pengadaan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).

Salah satu fitur utama adalah integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memungkinkan kemudahan dalam pembayaran.

Selain itu, sistem ini juga menawarkan kemudahan e-audit dan monitoring transaksi secara real-time, mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa peluncuran katalog elektronik V6 merupakan bukti nyata dari transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Presiden menegaskan bahwa melalui sistem ini, pemerintah berpotensi menghemat hingga 20-30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Efisiensi waktu dan biaya administrasi yang dihasilkan melalui otomatisasi juga akan mendongkrak kinerja pengadaan.

Presiden juga menekankan bahwa transformasi digital ini bertujuan untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menciptakan persaingan yang lebih sehat dan proses yang lebih transparan.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menyatakan bahwa Katalog Elektronik Versi 6 merupakan kemajuan signifikan dalam sistem pengadaan elektronik. Fitur-fitur terbaru pada katalog ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau proses pengadaan dengan lebih transparan, mulai dari harga, spesifikasi produk, hingga gambar produk yang dapat diakses oleh publik.

“Katalog Elektronik V6 memberikan kesempatan lebih baik bagi masyarakat untuk memantau proses pengadaan pemerintah. Kami berharap fitur baru ini meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap transaksi pengadaan,” kata Hendi.

Setelah diujicobakan di lima Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda), yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Katalog Elektronik V6 akan diterapkan secara wajib kepada seluruh K/L/Pemda mulai 1 Januari 2025.

Pemerintah berharap peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 ini akan memberikan kontribusi besar dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan industri dalam negeri menuju Indonesia Emas 2045. ●Redaksi/Satria