HARIAN PELITA —– Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) sebelumnya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) untuk segera dilakukan pemeriksaan.

Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung RI untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap mega skandal proyek pengadaan mobil internet sebesar Rp1,4 triliun.

Koordinator CBA Jajang Nurjaman menyampaikan mungkin karena catatan kelam ini pada tahun 2017 lalu namanya sengaja dirubah menjadi Bakti Kominfo.

“Setelah berganti nama, Bakti Kominfo kebanjiran mega proyek bernilai puluhan triliun. Misalnya proyek Satelit Satria 1 senilai Rp7,68 T, dan proyek Satelit cadangan HBS senilai Rp5,2 T,” tegas Jajang, Senin (11/7/2022).

Menurutnya, mega proyek Satelit Bakti Kominfo tidak seperti proyek pemerintah lainnya, meskipun nilainya triliunan rupiah tapi dijalankan secara eksklusif. Lebih lanjut, dalam proses tender publik sulit memantau dan mengawasi. Secara tiba-tiba, Kominfo sudah mengumumkan pemenang tender.

Adapun, memberikan contoh dalam rencana umum pengadaan Bakti Kominfo yang dipublikasikan hanya proyek di tahun 2022. Itu pun, dikatakan CBA, hanya 15 paket pengadaan.

Padahal, Bakti Kominfo menjalankan banyak proyek di tahun 2022 dan yang menjadi kejanggalan informasi proyek di tahun lainnya benar-benar kosong.

“Terkait proyek Satelit Satria sejak tahun 2019 sudah tercium aroma tidak sedap.  Informasi ini sebenarnya sudah sampai ke Komisi Persaingan Pengawasan Usaha (KPPU), lembaga ini telah mendapatkan pengaduan dan diminta melakukan investigasi, karena diduga ada permainan dalam proses tender,” ungkap Jajang.

Perlu diketahui, kejanggalan dalam proses tender Satelit Satria adalah dalam lelang para pemenang tender menawarkan perangkat dengan merek yang sama. Padahal di luar merek itu, diutarakan CBA, ada merek lain yang memiliki spesifikasi yang sama.

Dan dalam dokumen sangat jelas tidak tidak tertera merk. Kemudian waktu klarifikasi yang ditetapkan Bakti Kominfo juga aneh karena dilakukan setelah diumumkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang. Lanjutnya, sama seperti proyek Satelit Satria 1, proyek satelit cadangan HBS juga diduga dibumbui permainan.

“Dimenangkannya Kemitraan Nusantara Jaya sangat mencurigakan. Karena dalam proses lelang Bakti Kominfo hanya meloloskan Kemitraan Nusantara Jaya pada tahapan prakualifikasi. Kejanggalan lainnya terlihat dari nilai proyek berdasarkan Rencana Umum Pengadaan 2022, Bakti Kominfo menetapkan pagu Rp3.975.687.100.000,” beber koordinator CBA.

Sementara dalam perjalanannya anggaran proyek satelit HBS mengalami kenaikan fantastis sebesar Rp1,3 triliun menjadi Rp5,2 triliun. Masih dalam penjelasannya, jauh ke belakang terkait kinerja Bakti Kominfo di tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada pemborosan dalam program satelit.

Hal ini disebabkan karena penyediaan kapasitas Satelit belum digunakan sebesar Rp98,20 miliar. Pemesanan layanan Cloud dengan spesifikasi dan kapasitas yang melebihi kebutuhan sebesar Rp5,39 miliar.  Serta permasalahan pemborosan lainnya sebesar Rp2,26 miliar.

Berdasarkan catatan diatas, Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atas proyek Satelit Satria 1, dan satelit cadangan HBS. Tidak hanya itu, Jajang Nurjaman menegaskan bahwa Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif segera diperiksa. ●Red/Dw