HARIAN PELITA — Tenaga Honorer Daerah (Honda) Kabupaten Lombok Timur datang membawa poster berbagai tuntutan tertulis jelas, Senin (20/1/2025).

Massa aksi mulai terorganisir dengan baik, masing-masing kelompok dari instansi berbeda bersiap mengambil posisi sesuai tempat mereka.

Aksi digelar bertujuan untuk menyampaikan tuntutan agar para tenaga honorer daerah sudah mengabdi selama bertahun tahun untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebelumnya kami sudah menerima seruan aksi ini, dan kami datang untuk menyuarakan hak kami. Ini adalah aksi damai,” ujar Toni, salah seorang peserta aksi hadir pada kegiatan tersebut.

Toni menambahkan bahwa mereka murni bergerak atas kesadaran sendiri tanpa ada pihak yang mengarahkan.

Harapan mereka, melalui aksi ini, pemerintah daerah dapat segera memberikan solusi terkait status mereka yang hingga kini masih berstatus tenaga honorer.

Aksi ini bergerak dari taman Rinjani Selong menuju Kantor Bupati Lombok Timur guna menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pihak pemerintah.

Beberapa perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjumlah kurang lebih 200 Orang memasuki ruang dialog di Rupatama Kantor Bupati untuk mendapat klarifikasi dan solusi dari pimpinan tertinggi daerah yakni Pj Bupati Lombok Timur.

Pj Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membicarakan skema tepat dalam pengelolaan sumber daya PPPK paruh waktu, semoga apa diharapkan oleh tenaga non ASN.

Terkait dengan pembayaran honor akan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah, tetapi status pegawai non ASN akan diperjelas dan tidak ada pemutusan Hubungn Kerja. ●Redaksi/RS