HARIAN PELITA — Mulai 28 Nopember 2023 ini, Pemerintah tidak lagi merekrut tenaga honorer.

Namun demikian, belum ada kebijakan dari pemerintah daerah ataupun pusat tentang status keberadaan tenaga honorer yang sudah ada setelah perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

•Apakah akan dirumahkan?
Penjabat Bupati Lombok Timur Drs HM Juaini Taofik punya strategi lain setelah adanya instruksi terkait tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer dilingkup Pemkab Lombok Timur.

Menurut Juaini Taofik, hingga kini Pemda Lotim masih menunggu instruksi pusat akan status tenaga honorer yang sudah ada. Apalagi, belum ada penjelasan akan dirumahkan.

Masalahnya, tenaga honorer yang ada ini akan diberdayagunakan terutama untuk tenaga guru dan kesehatan. Sesuai data base yang ada, ternyata untuk tenaga guru dan kesehatan masih kurang mengingat ratio kelompok belajar yang tidak seimbang secara nasional.

“Kelompok belajar di Lombok Timur cukup besar dan tidak selaras dengan jumlah tenaga pendidik. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Jumlah perawat dan dokter masih kurang. Apalagi Lotim termasuk memiliki penduduk yang cukup besar,” kata Juaini Taofik kepada wartawan belum lama ini.

Kendati demikian, Juaini Taofik tak menampik jika keberadaan tenaga honorer terkendala pada pendistribusian, bukan pada jumlahnya. Karenanya, dia telah meminta kepada BKPSDM Lotim untuk mendata kembali tenaga pendidikan dan kesehatan agar tidak terjadi penumpukan pada satu tempat.

“Kita akan lakukan pembagian supaya bisa efisien. Kalau guru atau tenaga kesehatan menumpuk di satu titik dibagi secara merata agar lebih efisien,” terangnya.

Namun jika ternyata guru atau tenaga kesehatan itu merasakan tempat mereka mengabdi dengan rumahnya berjauhan lalu kemudian mengundurkan diri, bukan berarti pemerintah merumahkan.

“Kalau mau menuruti aturan kita, ya kita akan atur sesuai kebutuhan. Misalnya jangan sampai terjadi penumpukan di Kecamatan Selong, sementara di Sambelia dan Jerowaru masih dibutuhkan,” jelas Juaini Taofik. •Red/Pan