HARIAN PELITA — Aktivitas tambang galian C unprosedural di Lombok Timur masih menjadi momok bagi masyarakat terdampak di sekitar penambangan.

Bahkan keberadaan tambang tersebut disinyalir merusak lahan pertanian warga.

Penolakan pun datang dari masyarakat tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Menggugat (APM2) dengan melakukan demo ke Kantor Bupati Lotim pada Rabu (28/2/2024).

Massa aksi yang tak ditemui Pj Bupati, lantas menuding Pemda Lombok Timur main cawe-cawe dengan pemilik tambang.

Bahkan mereka mengungkit perihal surat hearing yang tak kunjung direspon Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik saat dimintai tanggapannya melalui pesan WhatsApp memberikan jawaban yang cukup menyejukkan.

Kak Ofik, begitu ia karib disapa tak menampik jika dirinya memang sudah menerima surat hearing dari APM2 beberapa waktu lalu. Sayangnya, saat yang sama dirinya sedang disibukkan dengan penyelenggaraan Pemilu.

“Saya akui ada surat hearing, tapi saat yang sama kami sedang prioritas memastikan penyelenggaraan Pemilu sampai Pleno di masing-masing Kecamatan berjalan lancar dan aman,” akunya.

“Adik-adik tersebut hanya mau diterima PJ, padahal saya juga sedang fokus menyiapkan penerimaan Kunker Menko Marves dan beberapa Menteri terkait lainya,” imbuhnya.

Dia kemudian menyampaikan kepastian untuk dapat menerima secara langsung anggota APM2, Minggu depan.

“InsyaAlloh minggu depan saya akan menerima adik-adik Kita tersebut,” ucapnya meyakinkan.

Di sisi lain, dirinya mengakui bahwa penyelesaian persoalan tambang ilegal bukanlah semudah membalikkan telapak tangan.

Dia menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi ke atas (Pemprov-red) terkait fasilitasi perizinan, tetapi hasilnya belum secepat yang diharapkan.

“Dari Lubuk Hati Terdalam, saya mohon kepada pelaku penambangan galian C untuk mentaati kesepakatan yang ada. Dimana jangan membuang limbah cucian langsung ke kali, melainkan wajib melalaui pengendapan di kolam,” ucap Kak Ofik meminta keikhlasan semua pihak. ••Redaksi/pan