HARIAN PELITA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menggelar pertemuan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2024.

Pertemuan dihadiri Fahmi Zikrillah selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Munandar Nugraha sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta di Ruang Fatahillah, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024). 

Pj Gubernur Teguh menegaskan, pertemuan itu diperlukan memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada, mengingat hal tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan Pilkada. Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. 

“Walaupun pastinya kemarin-kemarin sudah banyak dilakukan koordinasi, tapi sebagai Penjabat yang baru, kami juga perlu meng-update. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen kami bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kita harapkan Pilkada bisa berlangsung dengan damai, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan pastinya bermartabat,” ujarnya, sebagaimana tertuang dalam siaran Pers Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta.

Lebih lanjut Teguh menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai dukungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Di antaranya menyediakan tempat penyimpanan surat suara dan distribusi logistik. Teguh juga memastikan akan memonitor kelancaran pelaksanaan pemungutan suara bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Teguh juga menegaskan, akan ada sanksi tegas apabila ASN tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada.

“Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini,” tegasnya.

Sementara itu Fahmi Zikrillah selaku Komisioner KPU DKI Jakarta menjelaskan, saat ini sedang dalam proses kesiapan logistik dan pendistribusiannya. Penyaluran surat suara kini sudah sampai di masing-masing KPU, baik Kota dan Kabupaten.

Di sisi lain Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta turut menyoroti netralitas ASN. Menurutnya, hal tersebut merupakan catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. ●Redaksi/Nday