HARIAN PELITA — Masyarakat penyuka film nasional beberapa tahun ini begitu dimanjakan dengan membanjirnya produksi film lokal, namun dibalik ‘suguhan’ itu ada hal yang ‘menyeramkan’.

Persoalan tersebut dibedah kala diskusi di Festival Film Horor (FFH) edisi ke-7 dengan tema “Distribusi dan Peredaran Film, Horor untuk Siapa”, dan menemukan solusinya yaitu semua pihak harus bekerja sama untuk kemajuan film nasional, serta untuk menghentikan praktek monopoli di sana.

FFH edisi Ke-7 menjadikan film Badut Gendong sebagai film terpilih bulan ini, dimana acara digelar pada Sabtu (13/06) lalu, di Pictum cafe, Pasarminggu, Jakarta Selatan.

Sementara diskusi menghadirkan para pembicara, Rico Michael (Produser Film), Toto Sugriwo (Sekum GPBSI), Satria Sabil (Pengamat Perfilman), dan dipandu Seno M. Rahadjo selaku moderator.

Pembahasan diskusi berjalan menarik, masing-masing pembicara punya argumen yang dilanfasi dengan pengalaman, mereka berdebat mencari jalan keluar terbaik dengan kondisi peredaran film saat ini, apalagi sang moderator cerdas dalam memandu perdebatan.

Rico Michael memgatakan, selaku produser ia cukup lama berkecimpung di industri tersebut, baginya menyajikan hiburan bagi masyarakat adalah pelajaran yang cukup mahal, apalagi film yang ia produksi bukan untuk festival tapi sebagai bisnis (mencari keuntungan). Sudah produksi tapi kita tidak tahu kapan film kita tayang di bioskop.

Menurutnya, film yang terpampang di bioskop itu seperti politik harus menjadi yang terpilih atau pilihan pertama bagi masyarakat. Maka kita harus paham film apa yang disandingkan dengan film produksi kita.

“Penonton terbagi dua, movie goes dan movie lover, movie goes datang belum tahu mau nonton apa, ini target kita sementara movie lovers datang sudah tahu film yang akan ditonton bahkan sebelum tayang pun mereka sudah menentukan hari apa akan ke bioskop”, tambahnya.

Sedangkan Toto Sugriwo berpendapat, sebetulnya film yang kita produksi tak harus tayang di jaringan bioskop yang kita kenal, ada banyak tempat untuk kita memutar film tak hanya di XXI. Memang cinema itu punya 300 studio, tapi kan tidak semua studio mereka memutar film kita.

Ia menambahkan, ada jaringan bioskop di luar XXI, ada Cinaplex yang punya ratusan studio, CGV yang punya 60 studio, ada pula jaringan bioskop di Jawa Timur punya 37 studio. Bila antriannya panjang di XXI, kita bisa ‘main’ di daerah, banyak juga pengusaha lokal yang memiliki beberapa studio di daerah.

“Seperti di salah satu kota di Jateng, ada beberapa studio milik pengusaha di sana, nah kita bisa saja memutar film di daerah ini. Dan ada keuntungannya, bila film yang kita produksi berlokasi di kota itu dan pemainnya juga asal sana, masyarakatnya penasaran mau tahu siapa dan dimana pengambilan gambarnya”, ujarnya.

Sementara Satria Sabil mengungkapkan, sebaiknya para cineas paham film produksinya, untuk tayang di jaringan XXI atau jaringan dimana.

“Kita semua paham ada antrian panjang tayang dibioskop, dan umumnya XXI menanyakan siapa artisnya, siapa sutradaranya, bila disutradai oleh yang dikenal masyarakat dan pemainnya juga, cepat tayang di jaringan tersebut,” ujar Satria.

“Karena itu sebelum kita memproduksi film, kita sudah harus tahu ingin ditayangkan dimana dan memikirkan untuk promosi, apakah siap mengjkuti kemauan mereka atau tidak”, ungkapnya.

Namun dari apa yang mereka kemukaan tak ada satu pihak yang membantah, bahkan mereka sepakat terkait persoalan distribusi dan peredaran film tak bisa bergerak sendiri-sendiri, tapi semua pihak harus bahu membahu meluruskan kesiruhan di jalur tersebut.

Para pembicara juga menghimbau pemerintah untuk mengeluarkan aturan tentang perederan film paling tidak ada SK Menteri agar film nasional terus menjadi tuan di negeri sendiri. ●Redaksi/Sat