HARIAN PELITA — Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyinggung soal “LSM dan Wartawan Bodrex” sempat menimbulkan perdebatan di kalangan aktivis dan insan Pers.

Menanggapi itu Ramses Sitorus, Ketua Umum Aliansi Anti Narkoba dan Tindak Korupsi Anggaran (Antartika) bersama ribuan wartawan dan perwakilan LSM melakukan klarifikasi langsung dengan pihak Kementerian Desa.

Dalam pertemuan berlangsung secara kekeluargaan, pihak wartawan dan LSM menyampaikan aspirasi serta keberatan mereka terkait istilah tersebut.

Mereka menegaskan bahwa kritik dan kontrol sosial dilakukan jurnalis serta aktivis merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

Mereka juga memahami bahwa pernyataan Menteri Desa PDT tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi.

“Kami memahami maksud pernyataan Pak Menteri seharusnya menyoroti segelintir oknum yang menyalahgunakan profesinya. Namun untuk menghindari kesalahpahaman, kami bersama rekan-rekan LSM dan wartawan merasa perlu untuk mengklarifikasi langsung agar tidak terjadi persepsi negatif yang lebih luas,” ujar Ramses Sitorus dalam keterangannya usai pertemuan.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto pun dengan terbuka menerima masukan serta permohonan maafnya secara tertulis dan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati peran media dan organisasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa.

“Saya tidak pernah berniat merendahkan profesi wartawan atau aktivis LSM. Justru saya sangat mengapresiasi mereka yang bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ungkapnya.

Ramses Sitorus juga mengajak semua pihak agar menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan organisasi masyarakat. ●Redaksi/RS