HARIAN PELITA — Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Lombok Timur kembali membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Untuk Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati.

Keputusan Perekrutan PPK tersebut mengacu, Pada Keputusan KPU RI No : 476 tahun 2024.

Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin menegaskan nilai CAT dengan wawancara bukan akumulasi dengan nilai wawancara, CAT adalah syarat mutlak untuk tiket terusan ke tahapan selanjutnya.

Pada pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT), soal tersebut dikirimkan dari pusat satu jam sebelum pelaksanaan Tes berlangsung, artinya tidak ada ruang untuk melakukan cawe-cawe dalam perekrutannya.

“Ini sekaligus menjawab pertanyaan pendaftar, CAT merupakan tahapan awal untuk ke tahapan selanjutnya, dan dipastikan tidak ada cawe-cawe dalam perekrutan ini, mengingat soal tes dikirim satu jam sebelum tes,”tegasnya.

Adapun Persyaratan Perekrutan PPK Diantaranya :

• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
• Berusia paling rendah 17 tahun.
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
• Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu.
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  Dokumen Persyaratan Pendaftaran PPK
  -Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK.
  -Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah satu lembar.
  -Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
  -Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

1. Tidak menjadi anggota Partai Politik.- Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
4. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam lima tahun terakhir.
5. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
6. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas).
7. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
8. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.- Sehat rohani.

• Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
• Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
  Pas foto berwarna 4×6 sebanyak satu lembar.
• Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun.
• Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik. •Redaksi/Pan