HARIAN PELITA — Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Lombok Timur jadi sorotan beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah pun langsung bergerak cepat merespons situasi sempat memicu keresahan warga.

Direktur LSM Garuda M Zaini mengapresiasi langkah cepat Pemkab setelah pihaknya melakukan aksi dan berdialog langsung dengan bupati.

Ia menilai upaya pemerintah sudah berada di jalur yang tepat untuk mengatasi krisis pasokan.

“Setelah kami melakukan aksi dan mendengar langsung penjelasan dari Bupati Lombok Timur pada hari Senin kemarin, tentu kita patut mengapresiasi langkah pemerintah daerah,” kata Zaini, Rabu (15/4/2026).

Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terulang. DPRD Lombok Timur diminta ikut aktif menyerap aspirasi dan mengawasi distribusi gas subsidi.

Menurut Zaini, lonjakan kebutuhan masyarakat jadi salah satu pemicu kelangkaan. Terutama menjelang musim syukuran ibadah haji yang berlangsung hampir merata di berbagai wilayah.

“Itu juga salah satu penyebab, tetapi juga menunjukkan ekonomi masyarakat sedang tumbuh baik,” ujarnya.

Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin mengakui kelangkaan terasa sejak akhir Ramadan. Ia menyebut isu yang tidak benar memicu kepanikan hingga terjadi pembelian berlebih atau panic buying.

Tak hanya itu, temuan di lapangan menunjukkan adanya penyalahgunaan distribusi. Gas bersubsidi justru digunakan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk pelaku usaha seperti peternak ayam.

“Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata menggunakan elpiji 3 kg ini,” tegas bupati.

Pemerintah daerah pun langsung menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina, agen, dan pangkalan pada 13 April. Hasilnya, Pemkab mengusulkan tambahan distribusi atau super ekstra dropping untuk menstabilkan pasokan. ●Redaksi/LR