HARIAN PELITA — Peringatan 100 tahun kelahiran Gubernur DKI Jakarta periode 1966–1977 Ali Sadikin, menjadi momentum untuk kembali mengingat visi besar beliau dalam membangun Jakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga berkarakter melalui seni dan kebudayaan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan staf Gubernur Ali Sadikin, Fauzi Bowo, menyampaikan bahwa sejak awal kepemimpinannya pada tahun 1968, Ali Sadikin telah meyakini pembangunan kebudayaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kota.

Menurut Fauzi Bowo, salah satu pertanyaan pertama yang diajukan Ali Sadikin saat mulai memimpin Jakarta adalah mengapa para seniman yang dahulu aktif berkumpul di kawasan Senen tidak lagi terlihat.

Jawaban yang diterimanya sederhana, namun bermakna besar: para seniman tidak lagi memiliki ruang untuk berkarya.

“Dari situlah lahir keyakinan Bang Ali bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan ruang bagi para seniman untuk mencipta, berkreasi, dan menyampaikan gagasan kepada masyarakat,” ujar Fauzi Bowo.

Ali Sadikin berpandangan bahwa kemajuan kota tidak cukup diukur dari pembangunan gedung-gedung tinggi maupun pertumbuhan ekonomi. Kehidupan seni dan kebudayaan merupakan indikator penting kualitas sebuah kota.

Baginya, kebudayaan adalah fondasi pembangunan karena mampu membentuk karakter masyarakat, memperkuat identitas kota, mendorong kreativitas, sekaligus menjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan pengendali. Seniman harus diberikan kebebasan untuk berkarya tanpa intervensi, dengan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap masyarakat.

Sebagai wujud nyata dari gagasan tersebut, pada tahun 1968 dibentuk Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan kehidupan seni dan budaya. Pada tahun yang sama, Ali Sadikin meresmikan Pusat Kesenian Jakarta yang kemudian diberi nama Taman Ismail Marzuki (TIM).

Fauzi Bowo menegaskan bahwa TIM merupakan simbol paling nyata dari visi kebudayaan Ali Sadikin.

“TIM bukan sekadar kumpulan gedung pertunjukan. TIM adalah rumah bagi para seniman Indonesia untuk berkarya, belajar, berdiskusi, bereksperimen, sekaligus bertemu dengan masyarakat. Di sanalah ekosistem seni dibangun,” katanya.

Pada masa kepemimpinan Ali Sadikin, sekitar 250 kegiatan seni dan budaya diselenggarakan setiap tahun di TIM. Harga tiket pertunjukan pun diupayakan tetap terjangkau agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati karya seni.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) pada tahun 1970 yang menjadi cikal bakal Institut Kesenian Jakarta (IKJ), serta pembentukan Akademi Jakarta pada tahun 1973 sebagai lembaga yang berperan menjaga kualitas kehidupan kebudayaan Jakarta.

Perhatian terhadap pelestarian budaya lokal juga diwujudkan melalui pembentukan Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) pada tahun 1977, yang dikelola masyarakat dengan dukungan pemerintah untuk membina dan mengembangkan seni budaya Betawi.

Menurut Fauzi Bowo, salah satu warisan terbesar Ali Sadikin adalah keberanian menjadikan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang.

Tidak semua kegiatan seni dapat menghasilkan keuntungan ekonomi, namun banyak di antaranya memiliki nilai sosial, pendidikan, dan peradaban yang sangat penting sehingga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

Menghadapi tantangan era digital, Fauzi Bowo menilai nilai-nilai yang diwariskan Ali Sadikin tetap relevan untuk dijadikan pedoman.

Ia menyebut sedikitnya lima prinsip yang perlu terus dijaga, yaitu kebebasan seniman dalam berkreasi, keberpihakan pemerintah terhadap pelaku seni dan budaya, terbatasnya intervensi pemerintah terhadap proses kreatif, penguatan ruang-ruang kebudayaan hingga tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, serta kolaborasi antara pemerintah, komunitas, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem budaya.

Ke depan, Taman Ismail Marzuki diharapkan semakin berkembang sebagai platform yang mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan seni dan budaya di Jakarta sekaligus menjadi pusat pembelajaran nasional mengenai pengelolaan fasilitas seni, pengembangan talenta kreatif, penyelenggaraan pertunjukan, sistem subsidi kebudayaan, hingga ruang dialog publik melalui karya seni. ●Redaksi/Day