HARIAN PELITA — Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menggelar aksi demo melibatkan 2.000 peserta dari berbagai elemen termasuk puluhan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur pada Selasa, 21 April 2026.

Aksi ini dipusatkan di Kota Samarinda dengan dua titik utama yakni kawasan Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.

Aksi ini disebut sebagai respons terhadap kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang dinilai menuai kontroversi.

Kapolda Kaltim Endar Priantoro menyatakan pihaknya menurunkan sekitar 1.700 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan jalannya aksi.

Ia menegaskan pengamanan merupakan bagian dari pelayanan kepolisian terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Namun, massa aksi juga diimbau untuk tetap menjaga ketertiban.

“Kewajiban massa aksi tentunya harus menjaga situasi keamanan dan menghormati hak-hak yang lain,” ujarnya.

Aliansi membawa tiga tuntutan utama yaitu
●Audit menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim
●Penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
●Optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kaltim secara independen.

Isu yang disorot antara lain pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah serta renovasi rumah jabatan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.

Selain itu, muncul kekhawatiran publik terkait independensi pengawasan DPRD, mengingat Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memiliki hubungan keluarga dengan gubernur.

Untuk mengantisipasi kepadatan, kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA di sejumlah ruas jalan utama di Samarinda. ●Redaksi/AR