HARIAN PELITA — Dukungan terus mengalir dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda di Kabupaten Lombok Timur melaporkan akun yang diunggah di media sosial diduga menghina Bupati Lombok Timur H.Haerul Warisin.

Mantan senator DPRD di Nusa Tenggara Barat Haji Najamuddin juga angkat bicara dan menyatakan dukungannya terhadap langkah pelaporan akun media sosial menghina Bupati Lombok Timur.

Menurutnya, langkah hukum tersebut penting sebagai bentuk efek jera agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial, Senin 20 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun harus disampaikan secara santun dan ditujukan pada kebijakan, bukan menyerang atau menghina pribadi seseorang.

“Kita tidak anti kritik. Kalau ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, silakan dikritik. Tetapi jangan menghina pimpinan dengan kata-kata yang tidak pantas atau menyamakannya dengan makhluk lain. Itu bukan lagi kritik, melainkan penghinaan,” ujar Haji Najamuddin.

Ia mengaku sebagai bagian dari masyarakat Lombok Timur merasa keberatan apabila Kepala Daerah dihina dengan kata-kata yang merendahkan martabat.

“Saya sebagai masyarakat juga merasa keberatan jika pimpinan daerah kita disamakan atau dikata-katai dengan makhluk lain. Perbedaan pendapat boleh, tetapi etika dan sopan santun harus tetap dijaga,” tegasnya.

Haji Najamuddin berharap proses hukum terhadap akun yang diduga melakukan penghinaan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ●Redaksi/LR