HARIAN PELITA — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Raden Soedjono Selong dr.HM.Hasbi Santoso menduga kuat tim BPKP NTB yang mendatangi kantornya untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan adalah tim BPKP “Gadungan”.

Hal ini disampaikan dr.Hasbi kepada media ini pada hari Jumat (30/12/2922) di Kantornya.

Menurutnya pemeriksaan dilakukan tim BPKP itu  terkesan janggal karna setelah memeriksa surat tugas yang di bawa oleh tim tersebut di duga bodong terbukti setelah memeriksa barkot yang ada dalam surat bodong.

Setelah memeriksa 2 orang yang mendampingi Pak Komang auditor BPKP NTB memang benar pegawai BPKP NTB  dan  ternyata 2 0rang yang lainnya itu adalah orang bayaran atau sewaan dari Cakra dan dibayar 200 ribu rupiah setiap kali pemeriksaan.

irinya juga menuturkan mendapat informasi sebelum beraksi di kantornya oknum tim BPKP gadungan itu sudah melakukan aksinya pada Dinas perhubungan Lombok Timur  tadinya di sepakati akan bertemu kembali di sebuah tempat.

Namun karena insiden yang terjadi pada hari Kamis(29/12/2022) di RSUD Selong itu akhirnya pertemuan itu gagal,yang jelas tim bpk yang datang itu bodong alias gadungan tegas dr Hasbi.

Sementara itu Paojan salah seorang pelaksana dari Perusahaan Konstruksi yg mengerjakan proyek di RSUD Selong juga membenarkan adanya kehadiran BPKP NTB dan yang paling di kenal dirinya oknum BPKP yaitu Pak Komang.

Dan pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan di RSUD Selong Komang bertiga sama dua temannya yang lain.

Pada saat melakukan kegiatannya yang bersangkutan meminta dokumen kontrak,gambar ,berita acara dan administrasi lainnya ,sedangkan 2 orang temannya yang lain mengambil  foto kegiatan proyek.

Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono saat dikonfirmasi terkait hal tersebut akan mendalaminya namun demikian karena  menyangkut perdata akan dikembalikan kepada internal BPKP NTB untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sedangkan Kepala perwakilan BPKP NTB ketika di konfirmasi via Watshap oleh wartawan harianpelita.id pada Jumat (13/01/2023), Fahmi selaku Kasubag Umum dan Subkoirdinator BMN RT BPK Perwakilan NTB membenarkan bahwa Nyoman adalah ASN di lingkup insitusi atau instansinya.

“Betul bersangkutan adalah oknum BPKP NTB, dan atas kejadian kemarin telah ditindaklanjuti secara internal oleh BPKP NTB, biro SDM dan inspektorat BPKP sesuai peraturan yg berlaku PP 94 2021 tentang disiplin PNS yang  jelas kami tidak mentolerir pelanggaran terkait integritas dan menurutnya ini sudah termasuk kategori pelanggaran berat yang konsekwensinya juga berat,” tandasnya. ●Red/Harpan